Sarahnadav, Jakarta – Plt Gubernur Bali Sang Mad Mahendra Jaya meyakinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya akan netral dalam kontestasi pemilu 2024.
“Kita terus diingatkan akan komitmen kita menjaga netralitas ASN, kita bilang harus netral dan saya minta seluruh ASN di Bali mencontoh saya. Kalau ada ASN yang tidak netral, silakan lapor,” kata Mahendra Jayan di Bali, Selasa (2/6/2024) saat rapat koordinasi S&C.
Mahendra mengatakan, setelah 8 hari pelaksanaan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD negara bagian/kota akan didasarkan pada asas umum langsung yang tidak bersifat rahasia, adil dan jujur.
Menurutnya, pemilu adalah pesta rakyat, sehingga masyarakat harus menerima pemilu dengan senang hati. Saat ini situasi di Bali sangat kondusif. Bahkan, pihaknya menggelar rapat koordinasi forum pimpinan daerah untuk membahas persiapan pemilu 2024.
Mahendra mengatakan, ASN Pemprov Bali berkomitmen menjaga netralitas sesuai dengan pedoman ASN menjaga dan memantau netralitas dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan hukum serta persetujuan Presiden RI.
“Pada dasarnya pemerintah daerah, pemerintah negara bagian, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, ASN semuanya harus netral,” ujarnya.
Sebagai kelanjutan dari upaya menjaga netralitas ASN, Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah, antara lain dengan mengeluarkan surat edaran tentang netralitas ASN dan non-ASN pada Pilkada 2024. Kemudian mengeluarkan surat larangan penggunaan fasilitas dan produk daerah. untuk tindakan politik praktis.
Selain itu, pihaknya juga menerapkan serangkaian tindakan kepada seluruh ASN dan non-ASN untuk menjaga netralitas. Pemerintah Bali bahkan meminta seluruh ASN dan non-ASN menandatangani Perjanjian Netralitas Integritas.
“Kami kemudian meminta kepada Kepala Kantor Wilayah (OPD) dan seluruh ASN yang ada, termasuk non-ASN, untuk membuat video yang menyatakan netralitas ASN,” tutupnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau jajarannya waspada menghadapi kontestasi politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tetap menjaga netralitas.
“Lihat sikap kita di tahun pemilu, netralitas sudah menjadi sebuah keniscayaan. Saat Anda pergi ke kotak suara, Anda dapat memilih preferensi apa pun. “Itu adalah nilai yang menunjukkan bahwa sebagai manusia kita diatur oleh hukum dan tata krama,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja pengurus DJBC di Sentul, Bogor, Kamis (25/1/2024).
Lebih lanjut Shri Mulyani mengatakan dunia masih akan menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2024, namun tidak mudah. Oleh karena itu, reformasi dan evaluasi di bidang bea dan cukai harus terus dilanjutkan.
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), bagian dari Kementerian Keuangan, adalah pengelola keuangan publik dengan 4 mandat khusus: fasilitator perdagangan, dukungan industri, advokasi masyarakat, pengumpul pendapatan; Itu harus terus dikalibrasi,” katanya.
Bendahara Negara juga meminta seluruh jajaran Bea dan Cukai untuk menghidupkan kembali semangat kepemimpinan, kepemilikan, dan ketahanan menghadapi kondisi global yang tidak menentu akibat ketegangan geopolitik yang semakin meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, Shri juga menegaskan bahwa perubahan iklim, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam hal ini khususnya jalan Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju Indonesia maju.
“Di satu sisi, jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat, kita ingin menjadi negara yang kaya dan maju. Maka masalah Anda akan menjadi lebih rumit. Community Defender telah menjadi sangat kompleks. “Karena selain perubahan teknologi, mobilitas dunia masyarakat juga bergerak sangat cepat,” jelas Menkeu.
Menkeu juga berharap seluruh jajaran DJBC dapat terus meningkatkan sinergi, kerja sama, dukungan dan kepercayaan antar departemen di Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya serta mengelola sumber dayanya dengan baik.
“Saya yakin bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong pimpin pimpinannya, sumber daya dikelola dengan baik dalam hubungan antar unit dengan lembaga lain ke atas dan horizontal. “Ini tugas yang harus Anda lakukan,” pungkas Menkeu.